'Aisyiyah

Gerakan Perempuan Muslim Berkemajuan

Berita
CSO Coordination & Networks, Berjejaring dan Aliansi bersama CSO/NGO
24 April 2019 13:28 WIB | dibaca 121

23 April 2019, Community TB Care ’Aisyiyah adakan kegiatan CSO Coordination & Networks. Salah satu aspek penting dalam advokasi adalah memperluas gerakan sehingga tidak hanya didukung oleh satu kelompok saja, tetapi juga didukung oleh kelompok lain. Membangun jejaring dan aliansi tidak membutuhkan persyaratan khusus. Untuk membuat jejaring yang diperlukan adalah kesamaan platform dan tujuan bersama.

Pertemuan koordinasi meeting di tingkat Kab/Kota. Bagian dari program advokasi dengan melibatkan CSO dalam rangka menggalang dukungan. NGO dan CSO yang dilibatkan dalam pertemuan adalah CSO yang selama ini sudah berkordinasi dan bekerjasama dalam penanggulangan TBC.

Tujuan kegiatan ini adalah  utamanya pelibatan CSO dalam melakukan advokasi untuk mendorong keterlibatan pemerintah dalam meningkatkan anggaran penanggulangan TBC dan Menyampaikan Issue isu TBC terkini kepada CSO agar lebih peduli dan aktif terlibat penanggulangan TB.

Penanggulangan TB di Indonesia dilaksanakan dengan desentralisasi sesuai kebijaksanaan Departemen Kesehatan. Penanggulangan TB dilaksanakan oleh seluruh Unit Pelayanan Kesehatan (UPK), meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah dan swasta, BP4 serta Praktek Dokter Swasta (PDS) dengan melibatkan peran serta masyarakat serta paripurna dan terpadu. Dalam Rangka menyukseskan pelaksanaan penanggulangan TB, prioritas ditunjukan terhadap peningkatan mutu pelayanan, penggunaan obat yang rasional dan paduan obat yang sesuai dengan strategi DOTS. Target program adalah angka konversi pada akhir pengobatan tahap intensif minimal 80%, angka kesembuhan minimal 85% dari kasus baru BTA positif, dengan pemeriksaan sediaan dahak yang benar (angka kesalahan maksimal 5%). Untuk mendapatkan pemeriksaan dahak yang bermutu, maka dilaksanakan pemeriksaan uji silang (cross check) secara rutin oleh Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) dan laboratorium rujukan yang ditunjuk. Obat Anti Tuberkulosis (OAT) untuk penanggulangan TB Nasional diberikan kepada penderita secara cuma-cuma dan dijamin ketersediaanya. Untuk mempertahankan kualitas pelaksanaan program, diperlukan sistem pemantauan, supervisi dan evaluasi program. Tak lupa juga perlu digalang kerja sama dan kemitraan dengan program terkait, sektor pemerintah dan swasta.

Strategi DOTS

Sesuai dengan rekomendasi WHO, strategi DOTS terdiri atas 5 komponen: 1. Komitmen Politis dari para pengambil keputusan, termasuk dukungan dana. 2. Diagnosis TB dengan pemeriksaan dahak secara mikroskopis. 3. Pengobatan dengan paduan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) jangka pendek dengan pengawasan langsung oleh Pengawas Menelan Obat (PMO). 4. Kesinambungan persediaan OAT jangka pendek untuk penderita 5. Pencatatan dan pelaporan secara baku untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi program penanggulangan TB.

  • Peningkatan mutu pelayanan
  • Pelatihan seluruh tenaga pelaksana.
  • Ketepatan diagnosis TB dengan pemeriksaan dahak secara mikroskopik.
  • Kualitas laboratorium diawasi melalui pemeriksaan uji silang (cross check).
  • Untuk menjaga kualitas pemeriksaan laboratorium, dibentuklah KPP (kelompok Puskesmas Pelaksana) terdiri dari satu PRM (Puskesmas Rujukan Mikroskopik) dan beberapa PS (Puskesmas Satelit). Untuk daerah dengan geografis sulit, dapat dibentuk PPM (Puskesmas Pelaksana Mandiri).
  • Ketersediaan OAT bagi semua penderita TB yang ditemukan.
  •  Pengawasan kualitas OAT dilaksanakan secara berkala dan terus menerus.
  •  Keteraturan menelan obat sehari-hari diawasi oleh Pengawas Menelan Obat (PMO). Keteraturan pengobatan tetap merupkan tanggung jawab petugas kesehatan.
  •  Pencatatan dan pelaporan dilaksanakan dengan teratur, lengkap dan benar.

KEGIATAN

1. Penemuan dan diagnosis penderita.

2. Penentuan klasifikasi penyakit dan tipe tuberkulosis.

3. Pemeriksaan dahak secara mikroskopis langsung.

4. Pengobatan penderita dan pengawasan pengobatan.

5. Cross check sediaan dahak.

6. Penyuluhan tuberkulosis.

7. Pencatatan dan Pelaporan.

8. Supervisi.

9. Monitoring dan evaluasi.

10. Perencanaan.

11. Pengelolaan Logistik.

12. Pelatihan.

13. Penelitian.

ORGANISASI PELAKSANAAN

Tingkat Pusat Upaya penanggulangan TB di tingkat pusat dibawah tanggung jawab dan kendali Direktur Jenderal PPM&PL. Untuk menggalang kemitraan dibentuk Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis (GERDUNAS-TB) yang dicanangkan oleh Menteri Kesehatan RI pada tanggal 24 Maret 1999, bertepatan dengan peringatan hari TB sedunia. GERDUNAS-TB merupakan organisasi fungsional yang terdiri dari : Komite Nasional (KOMNAS), Komite Ahli (KOMLI), Tim Teknis yang terdiri dari enam Kelompok Kerja (POKJA). Menteri Kesehatan dalam menetapkan kebijaksanaan umum, dibantu oleh KOMNAS TB. Direktur Jenderal PPM&PL dalam menetapkan kebijaksanaan teknis, dibantu oleh KOMLI TB yang anggotanya terdiri dari para pakar berbagai disiplin ilmu, wakil dari organisasi profesi, dan para pejabat terkait. Untuk pelaksanaan sehari-hari, program dibantu oleh TIM TEKNIS, yang anggotanya terdiri dari berbagai unsur lintas program dan lintas sektor. Tim Teknis mempunyai 6 kelompok kerja (POKJA), yaitu : 1) Mobilisasi sosial 2) Pelatihan 3) Monitoring & Evaluasi 4) Pendanaan 5) Logistik, dan 6) OperasionalTingkat Propinsi Di tingkat propinsi diberntuk GERDUNAS-TB Propinsi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis, Bentuk dan struktur organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Tingkat Kabupaten/kota Di tingkat kabupaten/kota dibentuk GERDUNAS-TB kabupaten/kota yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis. Bentuk dan struktur organisasi disesuaikan dengan kebutuhan kabupaten/kota. Unit Pelayanan Kesehatan Dilaksanakan oleh Puskesmas, Rumah Sakit, BP4 / Klinik, dan Praktek Dokter Swasta. Puskesmas Dalam pelaksanaan di Puskesmas, dibentuk kelompok Puskesmas Pelaksana (KPP) yang terdiri dari Puskesmas Rujukan Mikroskopis (PRM), dengan dikelilingi oleh kurang lebih 5 (lima) Puskesmas Satelit (PS), yang secara keseluruhan mencakup wilayah kerja dengan jumlah penduduk 50.000 – 150.000 jiwa. Pada keadaan geografis yang sulit, dapat dibentuk Puskesmas Pelaksana Mandiri (PPM) yang dilengkapi tenaga dan fasilitas pemeriksaan sputum BTA. Rumah Sakit dan BP4. Rumah sakit dan BP4 dapat melaksanakan semua kegiatan tatalaksana penanggulangan TB, Dalam hal tertentu, rumah sakit dan BP4 dapat merujuk penderita kembali ke puskesmas yang terdekat dengan tempat tinggal penderita untuk mendapatkan pengobatan dan pengawasan selanjutnya. Dalam pengelolaan logistik dan pelaporan, rumah sakit dan BP4 berkoordinasi dengan Dinas kesehatan kabupaten/kota. Klinik dan Dokter Praktek Swasta (DPS). Secara umum konsep pelayanan di Klinik dan DPS sama dengan pelaksanaan pada rumah sakit dan BP4. Dalam hal tertentu, klinik dan DPS dapat merujuk penderita dan spesimen ke puskesmas, rumah sakit, atau BP4.

Advokasi

Advokasi merupakan salah satu kegiatan penting dalam promosi kesehatan. Tujuan advokasi adalah menarik perhatian para tokoh penting atau tokoh kunci, untuk memperoleh dukungan politik agar dapat memanfaatkan sumber daya masyarakat.

Tahap-tahap yang perlu dipersiapkan untuk merencanakan kegiatan advokasi: • Analisa situasi • Memilih strategi yang tepat • Mengembangkan bahan-bahan yang perlu disajikan kepada sasaran • Mobilisasi sumber dana.

Kegiatan ini Menghasilkan beberapa hal diantaranya :

  1. Meningkatkan penyuluhan untuk menemukan kontak sendini mungkin, serta meningkatkan cakupan program.
  2. Promosi kesehatan dalam rangka meningkatkan prilaku hidup sehat.
  3. Penguatan dan pentingnya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak.
  4. apresiasi positif kepada masyarakat yang terlibat dan mau untuk berkontribusi dalam program.
  5. terus meingkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk ikut peduli TB.
Shared Post: