'Aisyiyah

Gerakan Perempuan Muslim Berkemajuan

Berita
FGD Policy review at district Level (SSR), Ciptakan Undang – Undang TBC, 2028 Kota Tegal Bebas TB
01 Juli 2019 09:19 WIB | dibaca 140

Jum'at, 28 Juni 2019. Community TB Care ’Aisyiyah adakan kegiatan FGD Policy Review. Kegiatan FGD yang bertujuan melakukan kajian kebijakan tingkat Kab/Kota. Aktvitas ini bagian program advokasi yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keterlibatan pemerintah Kab/Kota disetiap sektor dalam penanggulangan TBC dalam semua sector seperti anggaran, layanan dan dukungan regulasi. Kegiatan ini akan mereview kembali peraturan yang sudah ada kemudian memberikan rekomendasi perbaikan dalam penanggulangan Program TBC. Kegiatan yang mmiliki tujuan Melakukan review peraturan tingkat Kab/Kota dan Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap peraturan agar lebih mendukung penanggulangan TB.

Sejumlah tantangan dihadapi Indonesia dalam menghadapi Tuberkulosis (TB). Pemerintah menyiapkan berbagai strategi untuk membebaskan Indonesia dari TB pada 2030.

Untuk pengendalian faktor risiko TB dan kesehatan, Indonesia menjalankan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat untuk memotivasi masyarakat agar berperilaku hidup sehat. Indonesia memiliki komitmen kuat untuk mencapai penghapusan TBC pada tahun 2030 sebagai bagian dari Agenda Pembangunan Nasional.

Pemerintah Indonesia mengakselerasi upaya eliminasi TBC pada 2030. Akselerasi itu dilakukan melalui akses pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan layanan kesehatan bagi seluruh penderita TBC, serta meningkatkan pendanaan program TBC yang berkelanjutan dan mandiri.

Hal tersebut merupakan komitmen pemerintah yang disampaikan pada pertemuan tangkat tinggi (United Nations General Assembly High Level Meeting on TBC) oleh delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla didampingi oleh Menko PMK, dan Menteri Kesehatan RI, Kamis (26/9) di New York.

Selain itu, berbagai terobosan juga telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mencapai eliminasi TBC 2030, antara lain, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dimana pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana daerah yang memadai. Kemudian melakukan promosi kesehatan deteksi kasus TBC secara aktif melalui pendekatan keluarga.

Terobosan lainnya yakni penguatan sistem surveilans dengan menghubungkan sistem informasi TBC dan sistem informasi fasilitas pelayanan kesehatan, pengembangan respons cepat untuk akses terhadap alat diagnostik dan obat-obatan, meningkatkan secara maksimal manfaat dari Jaminan Kesehatan dengan melakukan sinkronisasi layanan pengobatan TBC dengan JKN, dan penguatan penelitian dan pengembangan terkait pencegahan dan pengendalian TBC.

Terkait dengan peningkatan penemuan, pencegahan dan promosi eliminasi TB, Indonesia telah menerapkan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga. Caranya dengan melakukan kunjungan ke rumah untuk melakukan screening dan menemukan tersangka TB, melihat faktor risiko dan perilaku keluarga dalam penularan TB, melakukan edukasi serta melakukan pemantauan kepatuhan minum obat.

1.  MEREKA PENDERITA TB TETAPI TIDAK MENDAPAT AKSES KESEHATAN SAMA SEKALI,   karena :

  • Tingkat kewaspadaan dan pengetahuan terhadap penyakit TB yang rendah sehingga mereka tidak tahu kapan dan mengapa harus berobat.
  • Miskin, terpinggirkan, terdiskriminasi dan dicatat sebagai stigma sosial adalah penyebab masyarakat seringkali menunda untuk berobat.
  • Alat diagnosis TB terbatas dan tidak merata tersedia di setiap rumah sakit. Hal inilah yang menghambat pelayanan kesehatan dalam menangani kasus TB
  • Kader komunitasTB tidak proaktif dan tidak berusaha menjangkau hingga pelosok daerah terpencil.
  • Kesulitan ekonomi, hilangnya pendapatan karena sakit. Ditambah lagi dengan semakin tingginya harga obat-obatan juga memperparah keadaan. Mereka semakin enggan untuk berobat.
  • Banyak Masyarakat salah persepsi tentang TB, Adanya anggapan di masyarakat bahwa berobat pasti hanya akan menghabiskan banyak biaya. kenyataannya TB bisa disembuhkan sehingga menimbulkan konflik  yang menyudutkan para penderita.

2.  MEREKA PENDERITA TB TETAPI TIDAK TERDIAGNOSA,   karena :

  • Tenaga kesehatan  gagal mengidentifikasi tanda dan gejala penyakit TB.
  • Alat diagnostik yang ada tidak akurat dan tepat untuk mendiagnosa penyakit TB.
  • Sulitnya akses ke fasilitas pemeriksaan penunjang sehingga diagnosa sulit ditegakkan.

3. MEREKA PENGIDAP TB YANG SUDAH TERDIAGNOSA TETAPI TIDAK TERCATAT,   Penyebabnya adalah :

  • Lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan sehingga tidak ada pemeriksaan lanjutan
  • Tidak adanya kerjasama antara dokter praktek pribadi, rumah sakit, laboratorium, dan layanan kesehatan publik maupun pemerintah dan lembaga non pemerintah.
  • Tidak adanya kewajiban pelaporan untuk kasus TB oleh para penyelenggara layanan kesehatan.

Kemudian Kegiatan ini menghasilkan beberapa kesimpulan diantaranya :

  1. Pentingnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk masyarakat juga perlu ditingkatkan
  2. Mengatasi hambatan akses layanan bagi pasien TB dengan melakukan penemuan secara aktif melalui pendekatan keluarga. Selain itu, juga penguatan jejaring layanan melalui pendekatan district based public-private mix dengan melibatkan semua layanan, baik pemerintah maupun swasta dengan kewajiban melaporkan kasus yang diobati.
  3. Melaksanakan skema jaminan kesehatan nasional dan perlindungan sosial, melakukan pendekatan kesehatan keluarga dan masyarakat, membangun strategi gabungan publik-swasta berbasis desa, kecamatan dan kabupaten, mempraktikkan penemuan dan kemitraan aktif, dan melibatkan kebijakan inovatif dalam pengendalian TB.
Shared Post: