'Aisyiyah

Gerakan Perempuan Muslim Berkemajuan

Berita
KETERLIBATAN 'AISYIYAH KOTA TEGAL DALAM PASRTISIPASI MUSREMBANG DA RPJMD KOTA TEGAL
29 Juni 2019 22:20 WIB | dibaca 132

 Kamis, 27 Juni 2019 Pukul 08.30 – selesai bertempat di Ruang Adipura Kota TegalRPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019 - 2024 Kota Tegal merupakan forum konsultasi publik antar pelaku pembangunan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dibuka secara langsung oleh Walikota Dedi Yon di ruang Adipura Kota Tegal.
Isi RPJMD adalah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program SKPD dan Program Lintas SKPD serta Program Lintas Kewilayahan, Rencana Kerja dalam Kerangka Pendanaan bersifat Indikatif.

RPJMD ini menjawab tiga pertanyaan yaitu      :

  1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
  2. Bagaimana cara mencapainya, dan;
  3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut dapat tercapai 

Walikota memberikan kesempatan pada OPD dan Multistakeholder untuk menyampaikan usulan program yang kemudian dapat menjadi pertimbangan pemda untuk menjalankan programnya. Kesempatan kali ini Aisyiyah menyampaikan beberapa point berdasarkan materi musrembang RPJMD :

  1. Kepada Dinkes pada point angka stunting: Capaiaan di kolom target capaian sampai 2024 masih kosong, sedangkan saat ini isu stunting sudah menjadi isu nasional, seharusnya di Kota Tegal turut membawa isu ini agar bisa menurunkan angka stunting tentunya dapat berkontribusi aktif juga dalam proses penurunan angkanya.
  2. Sulitnya Akses Pemeriksaan dini kanker serviks : Kebijakan baru yang dikeluarkan BPJS terkait pemeriksaan dini kanker serviks terutama PAPSMEAR membuat organisasi seperti Aisyiyah sedikit terhambat untuk melaksanakan kegiatan pemerisksaan tersebut terutam,a secara kolektif, mungkin kiranya Dinkes dapat memberikan solusi dalam hal ini misal dalam pemeriksaan Papasmear seluruhnya diadakan dinkes atau dri dinkes mengadakan pemeriksaan papsmear gratis 1 tahun sekali secara kolektif dan dana ditanggung dinkes.
  3. Sulitnya Akses PembuatanKartu KIS PBI oleh BPJS bagi Masyarakat Miskin. Banyaknya kasus masyarakat Kota Tegal yang miskin dan memiliki BPJS sehingga pemerintah seharusnya lebih mampu mendata peserta penerima bantuan KIS PBI secara tepat dan akurat, dan dinas pelaksana harus jelas agar mnasyarakat tidak dibingungkan dengan hal seperti ini.
  4. Pernikahan Massal. Pernikahan massal yang akan diadakan nantinya harap memperhatikan usia kedu calon sehingga pernikahan yang terjadi tidak masuk kategori pernikahan dini, dan alangkah sangat baiknya sebelum diadakan pernikahan massal dari Kemenag mengadakan Pendidikan Pra Nikah bagi calon mempelai agar lebih mampu menjalankan pernikahan sesuai kriteria Sakinah Mawadah Warahmah.
Shared Post: